Berbagai peristiwa terjadi setiap hari dan berbagai hal baru banyak kita ketahui berkat internet dan kemajuan teknologi lainnya. Hadirnya radio, televisi, dan ponsel cerdas merupakan sebagian hasil penemuan yang mempermudah kita dalam mendapatkan informasi, bahkan tanpa harus menunggu lama. Kejadian hari ini dapat kita ketahui secara cepat, detil, dan murah sebab kita hanya mengandalkan biaya internet yang semakin hari semakin terjangkau. Tanpa terhalang jarak dan waktu, kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi bahkan di belahan dunia lain.

Dalam hari ini misalnya (14 April 2016), berbagai hal baru terjadi dan kita menjadi lebih tahu apa yang sedang terjadi di dunia politik, hukum, olah raga, hiburan, dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang terjadi hari ini, mari kita simak ulasan berita hari ini yang dilansir dari situs sindonews.com.

Berita Hari Ini

Berita Hari Ini – Sumber: pixabay.com

Dari dunia hukum, kasus Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas kasus dugaan suap telah menunjukkan bahwa pengawasan oleh institusi Kejaksaan Agung lemah. Aradila Caesar Ifmaini Idris selaku Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corrution Watch (ICW) menyebutkan kasus OTT yang dilakukan oleh KPK di Jawa Barat dan DKI Jakarta menunjukkan belum bebasnya Kejagung dari praktik korupsi. Jaksa Agung diharapkan mampu meminta maaf atas kejadian yang terjadi kegagalannya dalam membina jajaran di bawah Kejagung. Aradila juga mengatakan bahwa sebaiknya Jaksa Agung HM Prasetyo mundur dan jika tidak Presiden Joko Widodo harus menggunakan kasus ini sebagai bahan evaluasi untuk menggantikan posisi Prasetyo.

Sementara itu pada 13 April 2016, setelah selesai menjalani pemeriksaan oleh KPK, Sunny Tanuwidjaja yang merupakan staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan perannya dalam kasus reklamasi yang mencatutkan pihak eksekutif DPRD DKI Jakarta dan pihak pengembang. Sunny mengakui bahwa dirinya berperan sebagai komunikator dari pengembang yang kemudian disampaikan kepada Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Informasi yang disampaikan Sunny pada pihak KPK adalah seputar pembahasan Raperda.

Dari sisi pertahanan negara, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa konflik antara Indonesia dengan China yang sempat terjadi di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, telah mencapai penyelesaian. Menurut Pramono Anung, Sekreatis Kabinet, baik Indonesia dan China telah mencapai kesepakatan mengenai batas wilayah perairan yang menjadi kedaulatan masing-masing negara dan menghormati satu sama lain. Permasalahan ini bermula setelah Kapal Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penangkapan kapal berbender China yaitu KM Kway Fey 10078 di perairan Natuna pada 19 Maret 2016 silam. Proses penangkapan ini tidak berjalan mulus karena kapal penjaga pantai China sengaja menabrak KM Kway Fey 10078 dengan tujuan menggagalkan operasi.

Selain berita kasus penangkapan Jaksa, kasus penyanderaan WNI oleh kelompok milisi Abu Sayyah masih bergulir. TNI AU dalam status siap membantu militer Filipina untuk membebaskan 10 WNI yang disandera. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna. Menurutnya, TNI AU memiliki kemampuan ‘supplier’ untuk memantau pergerakan penyandera maupun korban. Akan tetapi segala sesuatu (tindakan) harus bergantung pada izin Filipina. Semua kebutuhan termasuk dari pasukan dan persenjataan TNI AU sudah siap untuk melakukan misi pembebasan dan hanya tinggal menunggu komando.

Beralih ke dunia politik, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra mengharapkan kebersihan Kabinet Kerja Kerja dari kasus Panama Papers. Menurutnya jika Presiden Joko Widodo akan melakukan resuffle kabinet maka kabinet ini harus bersih dari orang-orang yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut karena pejabat yang diketahui menyembunyikan harta kekayaan di luar negeri guna menghindari pembayaran pajak dalam negeri tidak sepantasnya mengisi kursi kabinet. Pembersihan ini harus sejalan dengan komitmen pemerintah yang ingin mengusut siapaun WNI yang tercantum dalam Panama Papers.

Panama Papers sendiri merupakan sebuah dokumen rahasia yang merangkum informasi rinci mengenai perusahaan luar negeri termasuk identitas pribadi dari pemegang saham dan juga direkturnya. Di Indonesia sendiri terdapat 803 nama pemegang saham, 10 perusahaan, 28 perusahaan, hingga 58 nama pihak terkait yang disebutkan dalam dokumen tersebut seperti Riza Chalid, Sandiaga Uno, hingga Djoko S. Tjandra.

No more articles